KIM Bidadari - Kandangan  22 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Dialog Pembangunan tingkat kabupaten yang berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Senin (22/6/2026). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, ini menghadirkan seluruh kepala desa beserta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten HSS sebagai peserta utama.

Dialog ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S.Sos., M.AP, Dandim 1003 Kandangan, Sekretaris Daerah HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Kepala Bapelitbangda HSS, M. Arliyan Syahrial, M.Pd., Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, Kepala Dinas PUTR HSS, Rahmawaty, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disnakerkop UKMP) Kabupaten HSS, Nafarin. Camat se-HSS juga hadir.

Bupati: Dialog Pembangunan Wadah Serap Aspirasi dari Desa

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Bupati HSS H. Syafrudin Noor menegaskan bahwa dialog pembangunan merupakan wadah penting untuk mempererat komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa melalui forum ini, berbagai aspirasi, masukan, hingga usulan konkret dari desa dapat disampaikan secara langsung untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

“Pembangunan kabupaten tidak akan berhasil tanpa peran aktif dari desa. Kepala desa dan BPD adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. ” ujar Bupati di hadapan para peserta.

Bapelitbangda Paparkan Arah Perencanaan Pembangunan

Kepala Bapelitbangda HSS, M. Arliyan Syahrial, M.Pd., memaparkan materi terkait arah perencanaan pembangunan Kabupaten HSS. Ia menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 telah disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Arliyan menekankan bahwa keterlibatan seluruh desa dalam proses perencanaan sangat krusial. “Kami di Bapelitbangda terus mendorong agar usulan-usulan pembangunan dari desa dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah. Forum dialog seperti ini menjadi ruang untuk menyelaraskan usulan desa dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten,” paparnya.

Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Dinsos HSS Paparkan Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Kepala Dinas Sosial Kabupaten HSS, Nordiansyah, menyampaikan paparan mengenai program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang telah dan akan dilaksanakan di tingkat desa. Ia menjelaskan bahwa Dinsos HSS telah merenovasi Ruang Pelayanan Sentra Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Nordiansyah juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian keluarga penerima manfaat melalui berbagai program pemberdayaan. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan prima dengan transparansi maksimal. Penghargaan yang kami raih di bidang pelayanan publik menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Selain itu, Dinsos HSS juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan sosial hingga ke pelosok desa, guna memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari program-program kesejahteraan sosial.

Dialog Interaktif Serap Aspirasi Desa

Setelah sesi pemaparan, acara dilanjutkan dengan dialog interaktif antara para kepala desa dan ketua BPD dengan jajaran pemerintah kabupaten. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan riil masyarakat, serta usulan pembangunan di wilayah masing-masing.

Wakil Bupati HSS, H. Suriani, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa dialog pembangunan bertujuan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan desa dan masyarakat, sekaligus menampung aspirasi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan arah pembangunan agar lebih tepat sasaran.